Profil

Profil



Pembentukan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Provinsi Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2106 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, telah ditetapkan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah membantu Gubernur Riau melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Perumusan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  4. Pelaksanaan Administrasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Mengacu pada uraian tersebut, pelaksanaan pelayanan kinerja Dinas Perkimtan dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu pelayanan:

  • Penyelenggaraan Perumahan, yang meliputi perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan.
  • Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, yang dilakukan melalui pengembangan kawasan permukiman yang telah ada, pembangunan kawasan permukiman baru atau pembangunan kembali kawasan permukiman dan dilaksanakan melalui beberapa tahapan : perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian.
  • Penyelenggaraan Pertanahan, yang meliputi perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, inventarisasi tanah ulayat/adat, identifikasi dan fasilitasi sengketa tanah maupun ganti rugi tanah sesuai dengan kewenangan yang berlaku.